Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

Kuwu Desa Mandala Tanggapi Instansi Dinas Pemda Kab.Cirebon Yang Diduga Tidak Berikan Keterbukaan Informasi Publik Penggunaan Anggaran

Kuwu Desa Mandala Kec.Dukupuntang ; Diding Edi Asmadi
Koran Pemuda, Cirebon (29/04/2020)
Penggunaan anggaran oleh badan publik wajib diinformasikan secara berkala oleh badan publik terkait. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama ini sudah banyak himbauan dari Presiden maupun Kementerian, bahwa setiap Desa yang menerima Anggaran Dana Desa (ADD) wajib memampang spanduk/banner penggunaaan Dana Desa tersebut di depan Balai Desa, demi terbukanya informasi publik penggunaan keuangan negara. Dan sekarang hampir seluruh Desa sudah memasang spanduk/banner penggunaan anggaran Desa tersebut di depan kantor Kepala Desa (Balai Desa), karena bilamana tidak terpasang jelas ada sanksi untuk Pemerintahan Desa tersebut.

Akan tetapi, kita ketahui untuk badan publik maupun instansi pemerintahan tingkat Kedinasan di Kabupaten Cirebon diduga tidak terbuka akan penggunaan anggaran di Instansi Kedinasan tersebut. Pasalnya seperti di Kantor Dinas yang berada diwilayah Komplek Pemerintah Daerah, Sumber - Kabupaten Cirebon. Banyak Kantor Dinas yang tidak memasang spanduk/banner penggunaan anggaran Dinas tersebut, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila Pemerintahan tingkat Desa saja diwajibkan memasang spanduk/banner penggunaan anggarannya , seharusnya instansi Pemerintah tingkat Daerah juga wajib memasang spanduk/banner penggunaan anggarannya.


Hal ini ditanggapi oleh Kuwu Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Diding Edi Asmadi
"Untuk Desa itu diharuskan dan diwajibkan memasang spanduk/banner penggunaan anggaran sebagai bentuk keterbukaan informasi publik bagi masyarkat, Desa Mandala sendiri sudah secara rutin memasang spanduk/banner penggunaan anggaran desa." Ujarnya

"Akan tetapi untuk Kantor Dinas yang ada diwilayah Sumber-Kabupaten Cirebon sendiri saya belum lihat ada yang memasang spanduk/banner rincian penggunaan anggaran secara detail didepan kantor dinasnya, jadi ini sangat membingungkan masyarakat untuk dapat keterbukaan informasi publik secara mudah." Lanjut Kuwu Desa Mandala

"Kami harap Pemerintah tingkat Dinas di Kabupaten Cirebon bisabersinergis dengan kita (Pemerintah Desa) bilamana Desa memasang spanduk/banner penggunaan anggaran, maka Dinas-Dinas di Kabupaten Cirebon juga harus memasangnya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa yang ingin mendapat keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."Paparnya

"Karena Undang-Undangnya sama, maka Dinas-Dinas harus memasang keterbukaan informasi penggunaan anggaran melalui spanduk/banner seperti Pemerintah Desa memasang spanduk/banner penggunaan anggaran desa didepan kantor/balai Desa kami." Imbuh, Diding Edi Asmadi

(Saeful M)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel