Koran Pemuda Indonesia
Pemdes Jungjang Tampung Aspirasi Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang

Kab Cirebon - Koran Pemuda, (04/08/2021) Pedagang Pasar Rakyat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon kembali melakukan aksi terkait pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Desa Jungjang.

Berkembang Isu Harga Kios di Pasar Jungjang Terlalu Mahal, Berikut Harga Resmi Dari PT. Dumib

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (29/07/2021) Telah berkembang isu perihal revitalisasi pembangunan Pasar Rakyat Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang melibatkan pihak ketiga, yakni PT. Dumib, dianggap oleh beberapa pedagang mematok harga kios dan los yang terlalu mahal.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Perlu Diketahui, Sejak 2 Februari 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Telah Dihapus Digantikan Dengan PBG

Nasional - Koran Pemuda, (04/08/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).

PT. Trinanda Selaras Lestari Diduga Berangkatkan ABK Ilegal

Koran Pemuda, Kab.Cirebon (24/03/2020)
  Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT. Trinanda Selaras Lestari - Jakarta, diduga menyalurkan Anak Buah Kapal (ABK) tidak seusai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

  Pasalnya, dalam pemberangkatan salah satu ABK dari PT. Trinanda Selaras Lestari, Depriyono (31) diduga cacat prosedur, Pihak PT. Trinanda Selaras Lestari diduga tidak pernah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Depriyono padahal dalam peraturan perundang-undangan jelas seharusnya Depriyono didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan terlebih Depriyono adalah tenaga kerja migran.

  Dalam perjanjian kerja laut antara Depriyono dengan pihak PT.Trinanda Selaras Lestari tertulis bahwa biaya Asuransi dibebankan kepada Depriyono dan didaftarkan kepada perusahaan Asuransi di Taiwan, akan tetapi mulai dari awal bekerja sampai dipulangkan ke Indonesia, pihak PT. Trinanda Selaras Lestari tidak pernah memberikan nomer rekening asuransi, maupun tanda daftar asuransi kepada Depriyono.


  Pihak PT. Trinanda Selaras Lestari diduga tidak pernah memberikan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) kepada Depriyono bahkan sampai kepulangannya ke Indonesia. Maka diduga kuat pemberangkatan Depriyono oleh pihak PT. Trinanda Selaras Lestari adalah tindak pidana human trafficking.

  "Saya merasa aneh, karena sebelum di PT.TSL saya pernah berangkat melaut melalui PT lain, saya diberi KTKLN dan asuransi sayapun jelas. akan tetapi ketika saya kontrak dan berangkat melalui PT.TSL ini saya tidak diberi KTKLN, BPJS Ketenagakerjaanpun tidak diberi."Ujar Depriyono

  "Saya juga menduga pemberangkatan saya oleh PT.Trinanda Selaras Lestari ini diduga sebuah tindak pidana human trafficking, karena diduga keberangkatan saya ini tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Gaji saya selama empat bulan dan uang deposit sebesar 800USD belum dibayar oleh pihak PT. Trinanda Selaras Lestari." Lanjut Depriyono kepada koranpemuda.com

(Tarya)
Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel