Koran Pemuda Indonesia
Pelayanan di Desa Tuk Kec. Kedawung Dipertanyakan, Pemdes Tuk Diduga Terbitkan Surat Keterangan Sudah Menikah Tanpa Data Yang Valid

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (07/07/2021) Pemerintah Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diduga kuat pemberikan pelayanan publik yang buruk.

Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Diduga Lalai Dalam Pemeriksaan Dokumen Untuk Penerbitan Paspor TKI

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (08/07/2021) Salah satu persayaratan berangkat menjadi pekerja migran yakni memiliki paspor pekerja migran. Dalam penerbitan paspor ini diduga banyak oknum yang bermain guna terbitnya paspor pekerja migran.

Ramai Disangka Gunakan Dana Sumbangan Untuk Anak Yatim, Berikut Klarifikasi Kuwu Desa Beber

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (04/07/2021) Sempat ramai dugaan Kuwu Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Momon memakan uang untuk dibagikan anak yatim. Dan sebagian warga memintanya mundur dari jabatan.

135 Desa di Kab. Cirebon Langsungkan Pilwu Serentak November 2021 Mendatang

Kab. Cirebon - Koran Pemuda, (30/03/2021) Dijelaskan H. Imam Ustadi, S.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, 135 yang tersebar di 38 Kecamatan diwilayah Kabupaten Cirebon akan melangsungkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak pada November 2021 mendatang

Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) Jalin Sinergitas Dengan DPP FSPC

Cirebon - Koran Pemuda, (28/03/2021) Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang diketuai oleh Sudarto, bersilaturahmi dan jalin sinergitas dengan Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon (FSPC) untuk membangun Cirebon menuju arah yang lebih baik.

Kenaikan Dana BOS, Dinilai Belum Mampu Menaikkan Kesejahteraan Guru Honorer



Koran Pemuda, Bandung (12/03/2020)
  Rencana kenaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020, dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini belum sejahtera khususnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat . Rata-rata, kenaikannya hanya 50 persen dari gaji perbulan yang diterima para guru honorer. Dari sebelumnya guru honorer menerima gaji sebesar Rp 300 ribu per bulan, naiknya hanya sekitar Rp 450 ribu per bulan.

  Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, besaran dana BOS itu dilihat dari jumlah siswanya sebagai aplikasi penerima dan,  jumlah guru pengajar termasuk guru honorer.

  Jumlah guru dan murid sekolah yang bertempat di daerah pelosok jauh berbeda dengan sekolah di perkotaan. Kenyataan ini akan membedakan jumlah pembayaran yang akan diterimanya,” kata Juhana saat ditemui di Kantor Disdik Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (20/2/2020).

  “Diberlakukannya pembayaran gaji sistem Transfer Non Tunai (TNT). Kondisi tersebut akan membuat para guru honorer kesulitan untuk mencairkan gajinya, terutama yang tinggal dan mengajar di daerah pelosok. Bisa dibayangkan para guru itu harus membayar ojek atau kendaraan umum untuk akses menuju perkotaan guna mengambil gajinya. Sudah pasti dengan biaya untuk operasional pengambila gaji, kebutuhannya semakin bertambah.” Lanjutnya

  “Kami berencana akan meminta kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, agar para guru di pelosok bisa dibayar tunai gajinya tanpa melalui TNT, agar dapat mengurangi biaya operasional dari guru honorer yang tinggal dan mengajar didaerah pelosok.” Paparnya

  Ketika ditanyakan mengenai kenaikan dana BOS apakah bisa meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar, menurut Juhana, itu tergantung dari sekolahnya sendiri, karena dana BOS itu hanya berupa bantuan bukan untuk penjamin peningkatan pembelajaran.

  “Saya mengimbau kepada semua guru non PNS untuk tidak cemburu sosial terhadap rekan-rekan lainnya. Ada alternatif lain bagi guru Non PNS, seperti membuka les privat atau mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhannya. Selama tidak mengganggu kerjanya sebagai guru.Ungkapnya

Laporan : M.Syukron

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel