Belanda Kembalikan Keris Pangeran Diponogoro Ke Pemerintah RI

Koran Pemuda , Nasional (12/03/2020)

  Belanda telah mengembalikan Keris milik Pahwalan Nasional Republik Indonesia, yakni Keris Pangeran Diponogoro, keris tersebut dikembalikan ke Indonesia dan diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

  Keris Pangeran Diponogoro, dipajang di ruangan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020), setelau Jokowi dan Raja Belanda Willem usai memberikan pernyataan bersama, mereka melihat keris tersebur yang dipajang didalam kaca, kemudian berfoto bersama dengan background Keris Pangeran Diponegoro. Kini keris Pangeran Diponogoro resmi diterima oleh pemerintah Indonesia.

  Informasi dari situs resmi pemerintah Belanda, bahwa  keris Pangeran Diponogoro yang diketahui berwarna hitam dengan ukiran berlapis emas itu sempat dikabarkan hilang. Lalu keris tersebut akhirnya dapat diidentifikasi setelah dilakukannya penelitian di Museum Volkenkunde Leiden – Belanda.

  Keris tersebut awalnya  diserahkan pemerintah Belanda kepada Duta Besar Indonesia,Gusti Agung Wesaka Puja pada Selasa (10/3).

"Saya bahagia bahwa penelitian mendalam ini, yang diperkuat ahli Belanda dan Indonesia, menjelaskan bahwa ini adalah keris yang dicari-cari selama ini. Sekarang keris ini dikembalikan ke negeri asalnya: Indonesia," ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda Inggrid van Engelshoven.

  Pada tahun 1975, sebuah komite ahli Belanda dan Indonesia membuat perjanjian tentang transfer benda-benda budaya yang berkaitan dengan orang-orang penting secara historis sejarah Indonesia ke Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, berbagai benda milik Pangeran Diponegoro kembali pada akhir 1970-an, seperti tombak dan pelana.

  Akantetapi keris Pangeran Diponogoro yang dimaksud sudah hilang pada saat itu, sehingga tidak dapat dikembalikan. Atas dasar perjanjian 1975, Menteri Van Engelshoven telah memutuskan memindahkan keris, yang merupakan bagian dari Koleksi Seni Nasional Belanda, kepada Pemerintah Republik Indonesia.

  Terkait dengan perjanjian yang dibuat pada 1975, perkara ini ditangani secara khusus dan terpisah dari pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan koleksi kolonial dan Komite Koleksi Kolonial Nasional di bawah Dewan untuk Budaya.

(Red)

Bagikan Berita Ini